Sultan Soroti Pemberian Insentif Pajak Kepada Pelaku Usaha Pertambangan Nikel

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengkritisi kebijakan pemerintah memberikan tax holiday atau insentif pajak kepada pelaku usaha pertambangan mineral nikel selama ini.

Sultan menilai kebijakan insentif fiskal ini tidak tepat karena merugikan penerimaan pajak negara.

Dia beralasan pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha pertambangan nikel dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah menghapus subsidi pupuk terhadap komoditas perkebunan rakyat.

"Kami bisa melihat, kekayaan nikel kita diekstraksi sedemikian rupa dan pengusahanya diberikan insentif pajak. Sementara petani sawit dan karet harus mengurangi kebutuhan pangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi bagi tanaman kelapa sawit dan karet dalam skala usaha yang kecil,”ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (23/5).

Menurut Sultan, Kelapa Sawit dan Karet alam merupakan komoditas unggulan yang sejak lama telah berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Kedua komoditas ini tidak kalah pentingnya dengan biji nikel yang digandrungi pemerintah akibat perkembangan industri kendaraan listrik.

“Harus kita akui bahwa pertambangan nikel dengan pendekatan hilirisasi penting dilakukan,” ujar Sultan.

Sultan mengingatkan jangan sampai pemerintah melupakan peran para petani kecil di daerah yang sangat dibebani oleh biaya produksi perkebunan yang tinggi, sementara harga komoditas terus mengalami volatilitas.