Survei: Mayoritas Responden Setuju Penolak Vaksin Covid-19 Diberi Sanksi

jpnn.com, JAKARTA - Mayoritas warga Indonesia setuju dengan adanya sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini menjadi temuan survei lembaga Charta Politika Indonesia yang dirilis pada Minggu (28/3/2021).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas responden atau sebanyak 50,3 persen menyatakan setuju adanya sanksi bagi penolak vaksinasi.

“Hanya 32,4 persen yang tidak setuju. Mayoritas menyatakan setuju. Lalu yang tidak tahu/tidak jawab sebesar 17,3 persen,” kata Yunarto, Minggu (28/3/2021).

Yunarto mengatakan bahwa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial menjadi sanksi paling tepat bagi penolak vaksinasi. Di mana persentasenya mencapai 42,3 persen.

“Lalu sanksi sosial (24,2 persen), denda uang (13,1 persen), penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah (8,6 persen), dan tidak tahu/tidak jawab (11,8 persen),” kata Yunarto.

Lebih lanjut dia juga mengungkapkan bahwa 50,4 persen responden menyatakan setelah mendapatkan vaksin masih harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu 11,4 persen menyatakan berpendapat setelah mendapatkan vaksin masih berkemungkinan tertular COVID-19.

“Yang perlu jadi catatan ada 20,3 persen kalau kita jumlahkan dari orang yang menyatakan 15,8 persen setelah mendapatkan vaksin tidak akan tertular covid-19. Dan 4,5 persen menyatakan setelah mendapatkan vaksin boleh tidak menerapkan protokol kesehatan,” kata Yunarto.