Syarief Hasan Sebut Jadwal Pemilu yang Diusulkan KPU Paling Masuk Akal

Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi atensi bersama agar proses dan hasil pemilu betul-betul demokratis.

"Memaksakan pemilu untuk mundur juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan pilkada serentak pada November 2024. Meskipun regulasi ini dapat direvisi, alangkah baiknya menghormati sistem yang dibuat dan sepakati bersama," katanya.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menilai kekhawatiran adanya polarisasi dan instabilitas sebagaimana yang dikemukakan pemerintah, terlalu berlebihan.

Menurutnya, kondisi politik setelah Pemilu 2019 sudah makin kondusif. Keterbelahan politik yang terjadi juga makin menghilang.

Hal tersebut menurutnya harus dipandang sebagai dinamika demokrasi.

“Justru yang terpenting dalam Pemilu 2024 adalah memastikan jadwal, tahapan, proses terkonsolidasi dengan baik sehingga hasil pemilu juga demokratis."

"Jika penyelenggara pemilu sendiri sudah tidak yakin dengan rencana usulan pemerintah, tentu ada yang keliru dengan usulan itu."

"Jadi, simulasi sebagaimana disampaikan KPU dan Bawaslu sudah pilihan yang paling logis,” pungkas Syarief.(**/jpnn)