Tak Perlu Pelarangan, SCI Usulkan Cara Siasati Kemacetan Jalan saat Libur Besar Keagamaan

“Jadi, kalau saran saya Pak Dirjen Hubdat yang baru bersama dengan jajarannya, ketika akan melakukan pembatasan itu, yang mendapatkan prioritas untuk dibatasi itu adalah angkutan orang bukan angkutan barang,” ucapnya.

Menurutnya, kebijakan pelarangan yang dibuat pemerintah selama ini hanya bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah lalu lintas orang yang melakukan perjalanan mudik semata atau dalam konteks jalan-jalan tanpa memperdulikan kepentingan industri.

“Nah, ini kan sayang kalau hanya mengutamakan kepentingan dalam konteks pribadi dibandingkan dengan kepentingan logistik nasional,” ungkapnya.

Sebenarnya, katanya, pihak korlantas tinggal mengatur saja lalu lintasnya di saat hari-hari libur besar keagamaan. Artinya, dalam skalanya kalau dibatasi pun itu hanya di tolnya saja. Misalnya dari mulai setelah Cikampek karena truk juga tidak lewat di sana. ”Jadi, setelah Cikampek misalnya, truk itu menggunakan jalur arteri di Pantura untuk yang ke arah Timur,” tuturnya.

Sementara, lanjutnya, tol lingkar luar Jakarta (JORR) sudah ada opsi sekarang. Jadi, untuk penumpang yang dari Tanjung Priok bisa menggunakan tol Pelabuhan, yaitu tol dari Tanjung Priok menuju ke Cibitung. “Itu golongan 1 besarannya kurang lebih Rp 60.000, trailernya itu Rp 200.000. Nah, coba yang mobil pribadi suruh lewat sana. Jadi, yang jalur JORR dan tol Japek itu tetap bisa digunakan untuk angkutan logistik,” ungkapnya.

Kemudian, menurutnya, tol Cibitung - Cimanggis itu kemungkinan besar awal Juli atau pertengahan Juli sudah akan dibuka, karena sekarang sedang dalam ujian untuk trial atau tes.

“Artinya, mobil-mobil pribadi nggak usah masuk dalam kota lagi, lewat saha di situ. Jadi, angkutan barangnya jangan dibatasi,” tukasnya.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar Kementerian PUPR sesegera mungkin mempercepat proyek penyelesaian jalan tol Japek 2. “Sehingga, angkutan orang silahkan menggunakan tol Japek 2, dan yang mau ke Bandung bisa belok ke kiri,” ujarnya.

Kalau untuk Merak misalnya, seringkali bottlenecknya di pelabuhan saja, tapi di tolnya tidak ada kendala. “Nah, itu juga tolong jangan dilarang untuk kegiatan yang domestik untuk sekitar Jabodetabek sampai Tangerang di pintu tol Cikande, sehingga mereka tetap bisa melakukan aktivitas di logistiknya,” katanya.

Terus juga yang ke Bogor, di mana sumber air minum dalam kemasan (AMDK) untuk warga di Jabodetabek, menurut sugi, itu juga tidak perlu ada pembatasan.

“Jangan dibatasi, karena penumpang mobil pribadi yang mau ke Sumatra bisa lewat tol Andara lewat tol Cimanggis sampai Cinere, dan yang mau ke bandara juga nggak terhambat. Jadi, bentangan-bentangan dari jalan tol yang sudah semakin banyak ini harusnya bisa mulai diatur oleh rekan-rekan di Dirjen Perhubungan Darat terutama Pak Dirjen yang baru sehingga tidak menjadi masalah di logistik,” tandasnya.

Ditambahkan lagi, bisa juga secara selektif menggunakan pengaturan jam beroperasinya kendaraan. Contoh, angkutan barangnya dibatasi misalnya dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. “Nah, setelah itu silahkan berjalan untuk kendaraan pribadi. Jika hal itu dilanggar, dan mobil pribadi tetap memaksa lewat di jam itu, ya resiko sendiri. Karena, secara durasi waktu kan sudah diberikan oleh pemerintah,” tukasnya.

Untuk bisa melakukan itu semua, menurut Sugi, diperlukan koordinasi antara Dirjen Perhubungan Darat dengan Korlantas Mabes Polri, kemudian juga dengan pengelola jalan tolnya. “Semua harus berkoordinasi sehingga angkutan logistiknya tetap jalan, yang angkutan orang yang mudik juga tetap jalan,” ungkapnya.(dkk/jpnn)