Tak Setor Laporan Keuangan, Tak Dievaluasi

Jumat, 16 April 2010 – 21:04 WIB

Kartiko menjelaskan, dengan masih adanya pemda yang belum bisa dievaluasi karena tidak menyerahkan LKPD, hal ini jelas tidak memuaskan. Pasalnya, hasil evaluasi kinerja bisa untuk melihat apakah pemda sudah mengemban tugasnya dengan baik atau tidak. “Semoga, tahun ketiga (2009) hasil evaluasi kinerja bisa dipublikasikan dan yang berkinerja baik diberi reward,” kata Kartiko.

Pembicara lain dalam diskusi itu adalah anggota DPD asal Gorontalo Elnino M Husein Mohi dan peneliti Partnership for Governance Reforms in Indonesia Abdul Malik Gismar. Malik mengakui, pengukuran kinerja pemerintah daerah sangat sulit karena variabelnya sangat banyak. Dia juga berharap masyarakat punya peran mendorong pemda untuk berlaku akuntabel dan transparan.

Dikatakan Malik, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bisa menjelaskan secara pasti kinerja pemda. Dia memberi contoh Gorontalo. Hasil audit (BPK) tahun 2007 mencatat Gorontalo sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang laporan keuangannya clean. Tetapi, alokasi anggaran untuk sektor pendidikannya hanya urutan ke-32. “Termasuk yang paling kecil,” ujar Malik. Laporan keuangan Sumatera Barat pun akuntabel dan transparan tetapi alokasi anggarannya rendah untuk sektor-sektor tertentu.

Elnino mengamini pernyataan Malik. Ia mengkhawatirkan pemerintah daerah hanya berorientasi kepada masalah laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, tetapi alokasi anggarannya rendah untuk sektor-sektor tertentu. “Misalnya, Gorontalo itu. Laporan keuangannya baik, tetapi alokasi anggarannya tidak besar,” ujarnya. (sam/jpnn)