Tanggapi Putusan MK soal UU Ciptaker, Chandra: Seharusnya Dinyatakan Tidak Berlaku

jpnn.com, JAKARTA - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai jalan kompromi.

Pasalnya, putusan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU itu maksimal dalam waktu dua tahun ke depan.

Chandra menyebut putusan MK itu menunjukkan secara vulgar bahwa lembaga negara tersebut tidak berani mengambil jalan tegas dan terkesan mengambil jalan tengah.

"Jalan tengah tersebut bisa saja dimaknai 'takut terhadap kekuasaan' atau 'mungkin ada intervensi kekuasaan' atau justru memperkuat UU Ciptakerja," kata Chandra dalam pendapat hukumnya yang diterima JPNN.com, Jumat (26/11).

Menurut dia, MK menyatakan Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, tetapi kenapa pembuat UU diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan?

"Semestinya, MK membuat putusan dengan menyatakan 'batal' atau 'dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'," ujar Chandra yang juga ketua eksekutif BPH KSHUMI itu.

Dia juga menyoroti putusan MK yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah dan DPR melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker.

Chandra berpendapat, putusan terkait 'perbaikan' wajib dimaknai oleh pemerintah dan DPR melalui program legislasi nasional (Prolegnas).