Tanggapi Wacana reshuffle, Profesor Siti Zuhro Usulkan Presiden Fokus Siapkan Pemilu Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle.

Namun, hak prerogatif itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Sebaliknya, dalam menjalankan hak prerogatif tersebut, presiden harus mendengar suara rakyat, bukan suara satu atau dua elite atau satu partai politik saja.

“Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sebaiknya presiden lebih fokus untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan pemilu,” ujar Siti Zuhro, Jumat (6/1/2023) menanggapi polemik soal reshuffle belakangan ini.

Pengamat politik ini  menyarankan Presiden lebih menyolidkan kabinet sehingga menteri-menteri bekerja secara professional untuk mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang.

Untuk meredakan poliemik di publik, Siti Zuhro  mengusulkan agar Presiden Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.

“Segera mengundang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan,” tegas Siti Zuhro.

Menurut Siti Zuhro, bukankah ketika awal pembentukan koalisi dan pembahasan calon menteri, Presiden Jokowi rajin berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi.

Nah, saatnya ketika publik disuguhkan perdebatan soal koalisi dan reshuffle, maka ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembang liar.