Teledor Obral Grasi, SBY Disarankan Minta Maaf
Rabu, 07 November 2012 – 13:02 WIB
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepatutnya meminta maaf karena telah teledor mengobral grasi kepada bandar narkoba kambuhan yang kemarin terungkap masih menjalankan serta bisnis barang haram itu dari balik jeruji besi. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Indra, menanggapi rencana pencabutan grasi SBY terhadap terpidana mati bandar narkoba Mairika Franola alias Ola. "Sejak awal saya mengecam kebijakan SBY yang telah memberikan grasi bagi para gembong narkoba," ujarnya.
Ia menambahkan, apapun alasanya seharusnya tidak boleh ada kompromi bagi para bandar atau gembong narkoba. Apalagi dalam kasus Deni dan Ola, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada mereka.
"Oleh karena itu MA mengusulkan agar permohonan grasi itu ditolak," tegasnya.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepatutnya meminta maaf karena telah teledor mengobral grasi kepada bandar narkoba kambuhan yang kemarin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Humaniora
BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
Minggu, 17 November 2024 – 19:26 WIB - Tokoh
Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
Minggu, 17 November 2024 – 18:55 WIB - Sosial
AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
Minggu, 17 November 2024 – 17:44 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Hasto Ajak Rakyat Merenung, Apakah Jokowi dan Keluarganya Harus Dibiarkan
Minggu, 17 November 2024 – 19:07 WIB - Pendidikan
Dituding Kampus Abal-Abal, UIPM Tunjukkan Bukti Terdaftar di Kemenkumham RI
Minggu, 17 November 2024 – 16:05 WIB - Jabar Terkini
Innalillahi! Bocil di Bogor Tewas Tenggelam di Lokasi Proyek Perumahan Aerum Park
Minggu, 17 November 2024 – 17:00 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB