Tenang Guru Honorer...Ini Janji Pakde Karwo

Demikian halnya pada APBD murni 2017 yang juga tidak memungkinkan untuk memasukkan anggaran SMA/SMK. ''Karena tidak ada posnya, tidak ada nomenklaturnya,'' katanya.

Awey menambahkan, bantuan sosial pemkot untuk pemprov juga tidak memungkinkan. Sebab, bantuan bersifat top-down, dari pemerintah di atas kepada pemerintah yang di bawah.

 ''Nah, kalau ini membantu dari bawah (pemkot) ke atas (pemprov), belum ketemu alurnya,'' jelasnya.

Untuk memecahkan problem tersebut, pemkot dan pemprov perlu duduk bersama. Apalagi, selama ini siswa SMA/SMK di Surabaya sudah mendapat bantuan dari pemkot.

Muncul kekhawatiran, jika dikelola provinsi, fasilitas-fasilitas yang selama ini diterima siswa Surabaya akan hilang atau berkurang.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menyatakan, butuh pembicaraan lebih lanjut dengan bappeko, bina program, dan dinas pendidikan terkait hal tersebut.

Menurut dia, bantuan anggaran untuk siswa SMA/SMK akan menjadi kebijakan wali kota.

Agustin mengatakan, jika wali kota menghendaki dengan mempertimbangkan kepentingan warga Surabaya, pihaknya akan mendukung.

 ''Mencerdaskan kehidupan bangsa kami support,'' tegasnya. Dia berharap bantuan bisa langsung kepada siswa, bukan kepada sekolah, sehingga lebih tepat sasaran.

Komisi D DPRD Surabaya, lanjut Agustin, juga berharap Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkenan melimpahkan SMA/SMK kepada Surabaya.

Selama ini, Surabaya sudah menjalankan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Surabaya mampu membiayai anak didiknya. Kebijakan gubernur, menurut dia, akan bisa mengubah tatanan.

''Ternyata Surabaya dirasa mampu. Kami senang sekali apabila diminta mengelola kembali,'' ucapnya. (rst/puj/c17/git/flo/jpnn)