Terima Tiket dari PSSI, Pejabat Harus Lapor KPK

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin, mengingatkan bahwa tiket pertandingan sepakbola dari PSSI untuk para pejabat termasuk gratifikasi (pemberian terkait dengan jabatan). Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, siapapun pejabat yang menerima fasilitas hiburan harus lapor ke KPK karena gratifikasi yang tidak dilaporkan bisa dikenai hukuman berat.

"Jadi sebagai dasar acuannya pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ penjelasan gratifikasi itu termasuk diskon (rabat), entertainment (hiburan), pemberian uang, pemberian barang, tiket pesawat, akomodasi hotel dan apapun bentuknya yang bisa diuangkan. Apalagi tiket, bukan hanya (tiket) pesawat ya tapi juga sepakbola," ucap Jasin kepada wartawan di KPK, Selasa (21/12).

Lebih lanjut Jasin menambahkan, tiket dari PSSI itu bisa disebut gratifikasi jika penerimanya adalah PNS ataupun penyelenggara negara. Ditegaskan pula, tiket pertandingan sepakbola masuk dalam entertainment.

Menurut Jasin, tidak ada limitasi besar-kecil pemberian yang termasuk gratifikasi. "Apalagi tiket itu mahal," ucapnya.