Tertib Moral Harus Dimulai dari Keteladanan Pimpinan

Jumat, 19 September 2008 – 22:05 WIB

Ini banyak tergantung pada pimpinan juga. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengawal agar mekanisme pengawasan itu berjalan. Dan juga, melakukan pendekatan agar peluang seorang bawahan melakukan penyelewengan semakin kecil. Contohnya, langkah-langkah perencanaan suatu program kegiatan itu, harus dimantapkan dan dimonitor. Katakanlah kejelasan terlihat dari apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan target apa yang harus dicapai dalam waktu yang sudah ditentukan. Ini bagian penting dari kontrol. Ini saya terapkan di Papua. Ada beberapa kasus yang saya tangani, lebih sepuluh kasus. Dan di sana tidak ada kasus kecil. Kisaran dugaan kerugian negara rata-rata di atas Rp2 miliar. Bahkan ada satu kasus di salah satu kabupaten yang kerugian negaranya mencapai Rp100 miliar. Yang saya lakukan sebagai pimpinan, adalah setiap saat memberikan peringatan kepada semua bawahan untuk hati-hati dan hati-hati. Setiap memanggil saya panggil siapa yang memanggil. Setiap memeriksa, saya pantau yang memeriksa. Sebagai pimpinan, saya memasang kuping. Setiap ada selentingan negatif langsung di crosscheck. Tapi saya harus akui, dengan upaya seperti itupun masih juga kadang kecolongan.

*Terkait penerapan sanksi di institusi kejaksaan, apakah sudah bisa memberikan efek jera atau belum menurut Anda?

Memang tidak ada jaminan karena apapun sistem yang sudah dijalankan, juga masih amat tergantung kepada manusia-manusia atau SDM nya juga. tapi, itu dalah upaya memberi efek jera. Apalagi, menurut saya, ketegasan internal di kejaksaan sudah jauh lebih baik

*Maksudnya?

Kewenangan atasan di daerah memang tidak sampai pada fase menentukan sendiri hukuman bagi aparatnya. Peran kami (Kejati) hanya memeriksa saja dan melaporkan. Soal penjatuhan hukuman itu dilakukan di pusat dengan mengacu pada rekomendasi sebagai pertimbangan utama untuk menjatuhkan hukuman. Saya katakan sudah jauh lebih baik, karena sanksi yang dijatuhkan itu kadang-kadang lebih berat dari yang direkomendasikan oleh atasan daerah.