Tertib Moral Harus Dimulai dari Keteladanan Pimpinan

Jumat, 19 September 2008 – 22:05 WIB

Memang tidak ada jaminan. Menurut saya, salah satu cara untuk mengeliminir peluang melakukan hal yang tidak seharusnya itu dengan memberikan kenaikan gaji itu. Selain akan membuat pegawai merasa gembira karena kebutuhan pokok sehari-hari bisa terimbangi dengan kenaikan itu, tentu saja tambahan pendapatn halal dapat memicu etos kerja sehingga kinerja meningkat. Nah, kalau sudah dinaikkan dan masih ada yang melakukan itu, maka harus ditindak tegas tanpa ampun.

*Soal amanah sebagai Kajati Sulsel yang baru, program apa yang sudah Anda siapkan?

Sebenarnya, di mana-mana, program Kajati se-Indonesia itu sama semua. Utamanya di bidang pemberantasan korupsi yang harus mencapai target kinerja 5 3 1. Melimpahkan lima kasus korupsi di kejaksaan tinggi, tiga di kejaksaan negeri, dan satu di kejaksaan negeri cabang. Yang lebih penting, bagaimana nanti saya bisa mengelola program yang ada itu sesuai dengan standar sumber daya Kejati Sulsel miliki. Sulsel tentu saja berbeda dengan Papua. Sulsel tipe A, sementara Papua hanya B. Dalam hal manajemen tentu akan sangat berbeda. Tentu Sulsel memerlukan upaya yang lebih keras.

*Di luar program pengentasan korupsi?

Di luar itu, tentu saja yang berkaitan dengan enam bidang di Kejati. Pidana umum, pidana khusus, inteligen, perdata dan TUN, pembinaan, dan pengawasan. Semua itu harus berjalan simultan. Katakanlah pidana umum, harus jalan. terutama perkara yang menarik perhatian publik. Fungsi kejaksaan di bidang perdata juga harus senantiasa dijalankan dan ditonjolkan. Pembinaan betul-betul dijadikan tulang punggung resources yang kuat. Lalu di bidang pengawasan, lebih banyak kontrol pelaksanaan program itu.