Terungkap Penyebab Penetapan NIP PPPK Tak Bisa Secepat Kilat

"Jadi ini ceritanya sudah ada orangnya dulu, baru dicarikan formasinya. Nah, ini cukup rumit karena tenaga yang ada tidak sesuai dengan formasinya sehingga harus dicarikan dulu (formasinya)," ujarnya.

Teguh mencontohkan formasi guru SD. Honorer K2 yang lulus PPPK ini ijazah S1 bukan S1 pendidikan PGSD tetapi S1 Bahasa Inggris.

Sementara di sekolah tempat honorer K2 ini bekerja tidak butuh guru bahasa Inggris.

Alhasil, KemenPAN-RB harus mencarikan formasi untuk yang bersangkutan misalnya di SMP tetapi masih dalam satu wilayah.

Begitu juga dengan penyuluh pertanian. Yang dibutuhkan lulusan DIII Pertanian, tetapi honorernya malah lulusan SMA. 

"Yang serupa itu bikin proses jadi panjang. Dalam rapat koordinasi dengan daerah pekan lalu, saya sudah minta segera memasukkan usulan formasi kebutuhan dan sudah saya tenggat harus ada sepekan setelah rakor. Pusat tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus ditopang daerah juga," tuturnya.

Teguh menyampaikan, pemerintah pusat sudah berupaya keras agar petunjuk teknis maupun pelaksanaan segera diterbitkan agar pemberkasan PPPK bisa dimulai.

"Kalau mau lihat, staf saya sampai harus lembur untuk menyusun ini karena kami kasihan juga honorer K2 sudah mengabdi lama sehingga harus segera diangkat," ucapnya.