Think Policy Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Peran serta masyarakat dinilai menjadi penting dalam perumusan kebijakan publik.

Namun, keterbatasan akses dan wadah, masih menjadi kendala belum maksimalnya masyrakat dalam perumusan kebijakan publik.

Hal tersebut merujuk Lingkar Survei Indonesia (2021) dan Indikator Politik Indonesia (2021) yang menyebutkan jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik hanya berkisar di 9-11 persen.

Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas atau organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.

Kombinasi antara kepuasan publik yang rendah dan terminologi rumit yang melekat dalam praktik kebijakan publik dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik.

Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.

"Tantangan ini menjadi fokus kami, Think Policy, untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan. Di luar ekspektasi kami, di awal kehadiran Think Policy secara organik di media sosial, kami mendapat penerimaan luar biasa terutama generasi muda," kata CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia Andhyta F Utami dalam diskusi secara virtual, Selasa (30/11).

Guna memfasilitasi wadah kolaborasi pegiat kebijakan lebih luas, Think Policy Indonesia menyelenggarakan Policy Fest 2021 pada 11-12 Desember 2021 sebagai ruang strategis untuk mendorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik.