Alexa Analytics
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Tidak Boleh Ada Ormas Tempatkan Diri di Atas Negara

Oleh: Deputi Advokasi DPP LIRA & Pengamat Hukum Hadi Purwanto, SH, MH 

Sabtu, 12 Desember 2020 – 23:55 WIB
Tidak Boleh Ada Ormas Tempatkan Diri di Atas Negara - JPNN.COM
Deputi Advokasi DPP LIRA & Pengamat Hukum Hadi Purwanto, SH, MH. Foto: dok pri untuk jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang mengatakan tidak boleh ada ormas tempatkan diri di atas negara, sepenuhnya tepat.

Sebagai pengamat hukum, saya mencermati perkembangan terbaru mengenai perkembangan kasus Muhammad Rizieq Shihab.

Negara telah memberikan kebebasan penuh kepadanya untuk kembali ke Tanah Air tanpa halangan dan hadir sebagai orang yang bebas.

Menjadi mengecewakan, kepercayaan tersebut dilawan dengan gelaran show of force dengan kerumunan manusia penjemput penuh risiko cluster baru penularan Covid-19. Rasionalisasi yang disampaikan, mereka tidak bisa menahan keinginan pengikut MRS untuk menyambut kehadirannya.

Namun tidak juga ada satu pun pernyataan imbauan larangan kepada para pengikut untuk tetap di rumah. Hal ini seakan menjadi satu pembiaran. Ditambah kasus-kasus keramaian selanjutnya menambah jelas kesengajaan membuat keriuhan di dalam masa pandemi. Bila hal ini terjadi di masa normal, mungkin tidak akan dipersoalkan.

Pernikahan besar-besaran putri MRS hingga menutup jalan. Parade konvoi penyambutan di puncak. Penolakan pengantaran surat dari Penyidik kepada MRS dan banyak lagi kasus keramaian yang dapat masuk pada ranah pidana.

Pada akhirnya terbukti ada Cluster Covid-19 di Petamburan. Mulai dari Lurah Petamburan positif, Wali Kota Depok positif, bahkan Wakil Gubernur DKI dan Gubernur DKI positif, disinyalir ada irisan dengan cluster tersebut.

Ditambah kasus terbaru, tewasnya enam pengawal MRS dalam baku tembak dengan polisi. Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau MRS bekerja sama baik dan berusaha tidak menunjukan kekuatan organisasi di atas negara.