Tidak untuk Beli Saham Inalum

jpnn.com - JAKARTA- Berakhirnya kontrak kerjasama pemerintah Indonesia dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) atas PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), 31 Oktober 2013, tidak hanya menyisakan persoalan belum jelasnya pembagian saham antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan 10 pemerintah kabupaten/kota yang ada di sekitar kawasan Danau Toba.

Namun juga menyisakan persoalan belum jelasnya kapan dana annual fee dan dana lingkungan milik Pemda yang selama dua tahun terakhir tertahan di pemerintah pusat. Padahal besaran angkanya sangat fantastis. Mencapai Rp 800 miliar untuk dana lingkungan dan sekitar Rp 100 miliar dana annual fee.

Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan dan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, di Jakarta, Selasa (22/10) malam, hanya memberi catatan, meminta pemerintah pusat segera merelasisasikan pembayaran atas kedua dana tersebut yang selama ini tertunggak. Namun kapan tanggal pembayarannya, belum dijelaskan secara detail.

Menghadapi kondisi ini, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, selaku jubir 10 bupati/walikota,  dengan tegas menyatakan Pemkab Samosir dan Pemprov Sumut serta sejumlah Pemkab lain siap memerjuangkan agar dana tersebut dapat segera dicairkan.

Pasalnya, sangat dibutuhkan untuk segera membenahi kawasan lingkungan sekitar Danau Toba dan melanjutkan program beasiswa ratusan pelajar di Sumut.

“Dana itu sampai saat ini belum dibagi ke daerah. Karena itu kita siap terus memerjuangkannya. Apalagi DPR telah berjanji untuk mengawal proses pencairannya,” ujar Mangindar kepada koran ini saat dihubungi dari Jakarta, Senin (28/10).

Saat ditanya berapa besaran nilai yang menjadi hak Pemkab Samosir dari dua jenis dana yang masih tertahan tersebut, Mangindar mengaku belum dapat memastikan. Karena ada hitung-hitungan pembagian yang masih perlu dikaji lebih mendalam.