Tiga Proyek Terindikasi Korupsi Usulan DPRD DKI

jpnn.com - JAKARTA - ICW menduga ada keterlibatan legislatif dalam dugaan korupsi pengadaan UPS, printer tiga dimensi dan proyek buku enam judul di APBD DKI 2014. Pasalnya, mata anggaran ketiga proyek tersebut merupakan usulan dari DPRD DKI.

Koordinator ICW Febri Hendri mengatakan, temuan ini bermula ketika pihaknya  membandingkan APBD DKI 2015 versi DPRD dengan APBD 2014. Berdasarkan penelusuran itu ditemukan adanya mata anggaran yang berulang.

"Mata anggaran itu kembali diusulkan oleh anggota DPRD. Setelah ditelusuri lagi ternyata pengadaanya terindikasi korupsi," kata Febri di gedung KPK, Kamis (26/3).

Dia mencontohkan, pengadaan buku enam judul yang terdapat di dalam APBD 2014. Mata anggaran yang sama muncul kembali di APBD 2015 versi DPRD dengan perbedaan hanya di tiga judul buku saja.

Selain itu, lanjutnya, penulis buku-buku tersebut ternyata adalah seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun sayang Febri tidak menyebutkan nama anggota DPRD yang dimaksud maupun asal partainya.

"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," ujar Febri.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ICW menemukan ternyata proses lelang proyek ini juga bermasalah. Menurut Febri, pejabat pembuat komitmen (PPK) bersekongkol dengan distributor dan peserta lelang untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).

"Nilai HPS diduga telah di-markup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," terangnya.