Tiket Pesawat Mahal, Perjalanan Dinas Pejabat Dilarang pakai Kelas Bisnis

"Kalau memang penting dan bakal membawa (menghasilkan, red) anggaran bagi Provinsi Jambi dipersilakan," katanya.

Sementara itu, terkait melonjaknya harga tiket pesawat, Dishub Provinsi Jambi bahkan telah membuat surat ke salah satu maskapai, untuk diteruskan ke Kemenhub RI untuk kemudian ditindalanjuti.

"Surat tersebut pun langsung ditandatangani Pak Plt Gubernur, yang isinya merasa keberatan dengan harga tiket pesawat saat ini," tandasnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan, sebaiknya perjalanan dinas tersebut harus disesuaikan dengan budget, agar nantinya tidak menyalahi aturan dalam pergub. Jika pun hendak menerapkan tarif terkini maka Pergub tersebut harus diubah terlebih dahulu.

BACA JUGA: Dampak Bagasi Berbayar: Porter Ditanya Istri, Mengapa Pulang Bawa Uang Sedikit

"Nantinya takut ada temuan malah, tidak bisa (menyesuaikan, red) seperti itu, pergub diubah dulu karena bahaya ada temuan nantinya," jelasnya saat dihubungi Jambi Ekspres (Jawa Pos Group).

Pria yang akrab dipanggil CB inipun menyebut dirinya juga berpatokan pada Pergub itu, seperti untuk pimpinan DPRD yang mendapat budget Rp6 juta pulang pergi.

BACA JUGA: Penjelasan Terbaru dari Lion Air terkait Bagasi Berbayar, Ukuran Tas…