Tim Atut-Rano Dituding Bagi-bagi Mie Instan

Kamis, 10 November 2011 – 19:32 WIB

Perlu diketahui, dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Mahfud MD, dengan didampingi Hakim Maria Farida Indrati dan Hakim Anwar Usman mengatakan, semua pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melengkapi bukti-bukti dan fakta-fakta kecurangan dalam waktu dua hari.

Pihak pemohon dari nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Nalurita melalui penasehat hukumnya yakni Patra M Zein menuding pihak incumbent telah melakukan beberapa pelanggaran. Antara lain, bersama KPUD Banten menghilangankan pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di delapan wilayah kabupetan/kota, sehingga banyak warga yang tidak terdaftar, kemudian adanya manipulasi distribusi Formulir C1 yang tidak dilengkapi kolom tandatangan, software yang bisa menambah suara, melakukan politik uang lebih dari Rp. 300 miliar, serta melakukan praktik intimidasi dan kekerasan panwas.

"Dengan begitu kami meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya, membatalkan hasil rekapitulasi suara, dengan menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat," kata Patra.(fad/jpnn)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilukada Provinsi Banten, Kamis (10/11). Suasana sidang cukup ramai

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News