Tingkatkan Daya Saing dan Produktivitas Pertanian, Kementan Beri Pelatihan Pemupukan Berimbang

"Dalam RDKK yang dibuat, kebutuhan pupuk itu 24 juta ton. Sementara uang yang disiapkan negara hanya 7,8 juta ton. Jadi, bukan langka tetapi karena kurang," ucap Mentan SYL.

Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu juga menjelaskan masalah pupuk itu uangnya tak ada di Kementan, melainkan di Kementerian Keuangan

"Nilainya Rp 23 triliun. Kami dapat tambahan 3,4 juta ton, maka uangnya menjadi Rp 25 triliun. Dengan penambahan itu maka pupuk saat ini yang tersedia 8,9 juta ton dari kebutuhan 24 juta ton," kata SYL.

Sementara urusan distribusi pupuk subsidi ada di Kementerian BUMN yang memiliki industri dan rantai distribusi sampai ke tingkat agen paling bawah.

"Saat ini distribusinya dipegang oleh PT Pupuk Indonesia. kami hanya meneruskan RDKK kalian saja. Saya sekarang sedang berusaha untuk bisa ditambah pupuk ini," ucap Mentan SYL menegaskan.

Oleh karena itu dia meminta agar penyuluh ikut berperan aktif mengawasi distribusi pupuk tersebut. Sebab, dia tidak ingin dipersalahkan akibat persoalan pupuk bersubsidi di lapangan.

"Saya tidak mau salahnya di kita, padahal yang main-main mereka. Pupuk subsidi itu untuk yang miskin, bukan perkebunan kaya. Tidak boleh ada korupsi. Di Kostratani bisa dilihat siapa yang dapat, siapa yang tidak. Kita harus jelaskan terbuka kepada rakyat apa yang ada. Jangan sampai mereka berharap, jangan sampai kita PHP," terang Mentan SYL.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menjelaskan pemupukan berimbang akan meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian.