Titi Nilai Pemerintah Makin Sewenang-wenang kepada Honorer K2

Sabtu, 09 Mei 2020 – 10:10 WIB

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. Foto: Mesya/JPNN.com

Alasan pemerintah mengikuti surat Menteri Sekretaris Negara untuk mulai pembahasan dari awal dinilai sebagai akal-akalan pemerintah. Sebab, sama saja dimulai dari nol dan kian panjang prosesnya. Akibatnya 51 ribu PPPK hidupnya makin sengsara, kelaparan dan meninggal.

Baca Juga:

• 51 Ribu Honorer K2 Menanti NIP PPPK, Apakah Tidak Tertarik jadi PNS?

"Memang itu maunya pemerintah kok. Kalau kami banyak yang mati jadi sudah tidak beban lagi untuk buang uang ke kami," ucapnya 

Titi menyebut, aturan pemerintah membuat kehidupan honorer K2 makin rumit. Honorer K2 yang usianya tidak muda lagi sengaja diperas tenaganya, dijanjikan macam-macam tetapi nihil hasilnya.

"51 ribu PPPK itu menuntut haknya loh. Mereka sudah lulus setahun lebih, kenapa tidak diangkat juga. Kalau ini cuma PHP karena ingin mengeruk suara saat pilpres 2019, katakan saja. Pemerintah harus jujur, jangan permainkan nasib PPPK," tegasnya.

Titi menyatakan, pemerintah makin sewenang-wenang kepada honorer K2. Sudah belasan honorer K2 yang lulus PPPK meninggal dan ada belasan ribu menahan lapar karena tidak digaji.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next