Tito, Firli dan Azwar Berdiskusi Soal Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berdiskusi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas terkait keterlibatan kepala daerah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Tito mengaku prihatin karena tiga kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Sebab, lanjut dia, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.

“Saya hanya sekadar mengingatkan, bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita,” kata Tito Karnavian, Senin (24/1).

Pada kesempatan yang sama, Firli Bahuri mengatakan kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah maupun pejabat negara bisa menghambat tercapainya tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat.

“Kita tidak ingin negara kita terperosok dan terjerembab ke dalam praktik-praktik korupsi yang akhirnya akan gagal dalam mewujudkan tujuan negara kita,” ujar Firli.

Adapun tujuan negara yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Saya kira ini yang mengikat kita, komitmen kita, semangat kita, berbakti untuk negeri, berkarya untuk bangsa,” tutur Firli.