TKI Deportasi Dianggap Bebani Kepri

Kamis, 06 Oktober 2011 – 14:05 WIB

Didampingi Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, Hardi mengemukakan, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Pemda Kepri untuk mengurusi mereka. Namun sebagai keikutsertaan dalam penyelesaian masalah nasional, maka Pemda mau tidak mau harus turun tangan.  "Kalau Pemda tidak ikut mengurus mendapat kritik, mau ikut mengurusi tetapi tak ada alokasi anggaran," katanya.

Dia memperkirakan, sekitar 160 ribu TKI segera dideportasi dari Malaysia yang akan masuk Tanjungpinang. Pemda setempat sudah melarang dan menolak kedatangan TKI itu karena tidak sanggup memberi tempat penampungan dan tidak ada anggaran untuk membiayai.

"Wali kota setempat sudah menolak kedatangan mereka. Tak sanggup membiayai 160 ribu TKI deportasi dalam waktu dekat dan bakal menyusul lagi sekitar 600 ribu TKI lagi yang akan dideportasi dari Malaysia," tegasnya.

Dia harapkan, BNP2TKI dan Kemenakertrans segera menangani masalah tersebut karena pemda tak memiliki anggaran. Jumlah seluruh TKI yang akan dideportasi mencapai 1,2 juta orang. "Pemerintah pusat (Kemenakertrans) dan BNP2TKI serta KBRI hendaknya punya data yang pasti hendak dipulangkan kemana para TKI itu."

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hardi S Hood minta pemerintah pusat segera mencari solusi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next