Tolak Hak Perdata Anak, PPP Ajukan Uji Materi

Kamis, 22 Maret 2012 – 08:34 WIB

’’Itu bisa diatur lebih tegas oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. MK hanya menegaskan posisi hukumnya sesuai konstitusi,’’ pungkas dia. (dms)

JAKARTA-Halaqah Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan kepada umat Islam, khususnya jajaran pengurus  dan simpatisan

• First «
• Prev
• 1
• …
• 3
• 4

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News