Tolak Lengserkan Pemerintahan Sah, Muhammadiyah Ogah Ikut Aksi Kepung Istana

Walakin, Mu'ti memastikan Muhammadiyah tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang menyangkut umat Islam.

Namun, Muhammadiyah juga menghormati masyarakat yang demonstrasi. Sebab, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD.

Oleh karena itu Muhammadiyah mengingatkan masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan ataupun vandalisme. 

"Aparat keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat," imbaunya.

Namun soal unjuk rasa untuk menurunkan pemerintahan yang sah, Muhammadiyah menolaknya.

"Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," pungkas pria asal Kudus, Jawa Tengah itu.(esy/jpnn)

 

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?