Tolak Usul Pengalihan Pembatalan Perda ke MA

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tetap menginginkan kewenangan pembatalan Peraturan Derah (Perda) tetap dipegang pemerintah pusat. Alasannya, Indonesia bukanlah negara federal.

Hal itu disampaikan Mendagri guna menanggapi adanya usulan agar pembatalan Perda dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3), Mendagri mengatakan, Pemda memang memiliki sejumlah kewenangan yang didelegasikan dari pusat. Meski demikian, pemerintah tetap bisa melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan daerah yang dituangkan melalui Perda.

Mendagri mencontohkan kewenangan dalam hal pajak dan retribusi yang kini sudah didelegasikan ke daerah. Selanjutnya, Pemda menerbitkan Perda Pajak dan Retribusi. “ Itu kan kewenangan pusat yang diberikan ke daerah. tentu pusat punya hak mengevaluasinya, “ kata Mendagri.

Ditegaskannya, otonomi berbeda dengan federasi. Kewenangan yang dimiliki daerah, imbuh Mendagri, asalnya tetap dari pemerintah pusat. Mendagri pun mengutip ketentuan padal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah.