Tumai Ungkap Dana Siluman Di APBD-P Kota Bekasi

"Saya tidak menolak APBD-P, tapi kiranya perlu ada evaluasi yang mendalam. Saya tidak mau ini bermasalah secara hukum," tegasnya.

Tumai menyesalkan adanya isu yang berkembang bahwa dirinya sengaja menghambat pembahasan APBD karena ada motif lain.

"Kami justru ingin mengingatkan Pa Walikota Bekasi bahwa ada hal yang salah. Sebab sejatinya APBD itu harus ditujukkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak," kata Tumai.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Anim Aminuddin menambahkan, perlu ada skala prioritas dalam penggunaan APBD.

"Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk dilakukan evaluasi kembali oleh Gubernur Jawa Barat, sekaligus diselaraskan dengan hasil finalisasi APBD-P 2016," tegas Anim.

Seperti diketahui, Rapat Badan Anggaran dengan pemerintah akhirnya tetap memaksakan APBD-P disetujui tanpa ada pembahasan lebih lanjut.

Fraksi PDI Perjuangan dan PPP menyatakan menolak dan walk out dari ruang rapat. Sementara 3 pimpinan DPRD menandatangani APBD-P 2016, tanpa ada tandatangan Ketua DPRD.(fri/jpnn)