Tuntut Pemekaran, Delegasi PBD Akan Temui Mendagri

Kamis, 19 Januari 2012 – 00:40 WIB

Lanjut dikatakan, dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Waket Ganjar Pranowo mengatakan persoalan PBD ada di Mendagri. “ Sedangkan Mendagri katakan harus menunggu revisi UU Nomor 32. Padahal Papua dan Papua Barat ini berada dalam bingkai NKRI dengan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), itu harus jadi catatan sendiri. Sehingga kita tidak bisa menunggu revisi UU 32 untuk melakukan apa yang diamanatkan dalam UU Otsus. Nah disini ada miskomunikasi, beda cara pandang,”tukas Kellu Kambu.

Dalam hal ini, lanjut Kelly Kambu, janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 September 2009 lalu bahwa hak inisiatif DPR RI didalamnya adalah PBD akan diselesaikan setelah Pemilu dan evaluasi daerah otonom baru (DOB).

Tapi ternyata, Pemilu dan evaluasi DOB sudah selesai dilaksanakan, tapi sampai saat ini pemerintah belum merealisasikan janji Presiden SBY tersebut.“Dalam grand design yang dicantumkan itu juga ada wacana yang dibahas saat itu tahun 2010 bersama DPR bahwa Papua akan ditambah 5 provinsi, 4 di Papua dan 1 di Papua Barat. Grand designnya itu ada dan sudah dibicarakan. Saat itu juga dipaparkan oleh Mendagri, tapi sampai hari ini kok kita harus menunggu revisi lagi,”tukasnya.

Selain itu Kelly Kambu juga menyoroti pernyataan Mendagri bahwa Pilgub akan dipilih oleh DPR. Di Undang-Undang Otsus pasal 7 itu telah diperdebatkan oleh rakyat Papua bahwa Pilgub dipilih oleh DPR. Mendagri mengatakan bahwa pemilihan itu dipilih langsung mengacu pada Undang-Undang Nomor 32. “Hari ini (17 Januari lalu,Red) beliau katakan akan dipilih oleh DPR lagi. Mendagri harus mempertanggung jawabkan statemen-statemennya itu, “imbuh Kelly Kambu.