Twitter Indonesia Pelajari Aturan Konten Porno Didenda Rp 100 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Twitter mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait aturan denda Rp 100 juta terhadap platform elektronik atau media sosial, yang ditemukan konten pornografi. 

"Terus bersosialisasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di Kemkominfo," kata Chief Reprenstative dan Head of Public Policy Twitter Indonesia, Agung Yudha, di Jakarta, Selasa (11/12)

Twitter Indonesia mengakui saat ini masih ada kelanjutan diskusi mengenai aturan yang baru disahkan pada Oktober lalu, terutama mengenai dampak dan konsekuensi administratif peraturan tersebut.

Kemkominfo, berdasarkan aturan tersebut, akan mengenakan denda sebesar Rp100 juta per konten jika pada platform kedapatan masih menyiarkan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang di Indonesia, termasuk pornografi dan perjudian.

Sesuai aturan yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan ditemui terpisah pada awal Desember, menyatakan sanksi keras ini bersifat segera dilakukan karena platform, termasuk media sosial, memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara otomatis konten pornografi.

Sementara untuk konten negatif lainnya, seperti ujaran kebencian, Kemkominfo akan memberikan tenggat waktu kepada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika PSE melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa denda maupun sanksi administratif lainnya, hingga pemblokiran sampai masalah konten tersebut ditangani.