ULMWP Proklamasikan Berdirinya Pemerintah Sementara Papua

"Jika kita bisa belajar sesuatu dari tanggapan Jakarta terhadap pembunuhan Nduga pada 2018, demonstrasi anti-rasis tahun lalu dan meningkatnya ketegangan tahun ini, reaksi naluriah [Pemerintah Indonesia] adalah dengan mengirim lebih banyak pasukan [ke Papua]," ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan besar pemerintah pusat akan mengirimkan lebih banyak lagi aparat ke Papua setelah pengumuman hari ini, berkaca dari pernyataan Menhan saat itu Ryamizard Ryacudu September tahun lalu tentang penarikan pasukan dari Papua.

"TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas," kata Ryamizard seperti diberitakan Antara.

Pernyataan ini, bersama dengan pernyataan-pernyataan lain dari Mahfud MD, menurut Dr Richard, mengisyaratkan bahwa " untuk mempertahankan NKRI harga mati diperlukan kehadiran militer yang besar."

Photo: Dr Richard Chauvel mengatakan pengumuman pembentukan Pemerintah Sementara ini tidak akan meningkatkan momentum referendum antara pemerintah pusat dan ULMWP. (Supplied)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.

"Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final."