Upaya Pembersihan di 'Negeri Maling'

Selasa, 06 April 2010 – 07:38 WIB

HARAPAN - Demonstran dari 'Aliansi Lengkaplah Sudah' dalam aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (1/4), yang menuntut pemerintah untuk menangkap dan mengadili maling-maling pajak yang berada di Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak. Foto: Agung Rahmadiansyah/Radar Surabaya.

:POLLING Sementara salah satu pejabat berwenang, Menkum HAM Patrialis Akbar, lantas juga mengaku tak kurang seriusnya dalam menindaklanjuti perkembangan kasus ini. Sementara, terhadap adanya dugaan para jenderal di kepolisian ada yang terlibat, ia hanya menanggapinya dengan santai. "Pokoknya kita tidak usah mengatakan bintang tiga, bintang lima, bintang tujuh. Siapapun, tanpa terkecuali (bakal diusut)," kata Patrialis pula, di Kantor Presiden.

Dari sisi Gayus sendiri, saat ini salah seorang pengacara dan tokoh dunia hukum kenamaan, Adnan Buyung Nasution, diberitakan telah ikut bergabung di tim pengacaranya. Namun, terhadap perkembangan itu pula, salah seorang anggota Komite Pengawas Perpajakan (KPP), Hikmahanto, kepada wartawan mengatakan bahwa tetap saja Gayus-lah yang pada saat ini menjadi tokoh kunci guna membongkar kasus makelar pajak tersebut. Menuutnya, keberadaan Adnan Buyung sebagai pengacara Gayus, tak akan begitu dominan dalam rangka membongkar keseluruhan kasus.

"Semua pengungkapan itu harus dari Gayus. Bukan karena ada Pak Buyung. Karena sebagai pengacara, (ia) punya kode etiknya. Kalaupun mengetahui, maka itu sifatnya hak klien yang tidak boleh disampaikan ke publik. Jadi, yang bisa membongkar kasus, ya, harus langsung dari pengakuan Gayus," kata Hikmahanto pula.

Lalu, akankah semuanya memang terbongkar? Kapan, dan bagaimana? Bagaimana pula dengan kasus-kasus lainnya? Untuk semua pertanyaan yang ada, silakan saja menunggu dulu, sementara upaya 'bersih-bersih' itu dijalankan. (ito/jpnn)