USBN di SD Bertentangan dengan Pendidikan Karakter

Selain itu konsekuensi adanya 25 persen butir soal USBN dari Kemendikbud, bakal menjadi beban di banyak sekolah. Sebab tidak bisa dipungkiri kondisi SD di Indonesia sangat beragam kualitasnya.

’’Masih banyak SD yang guru PNS-nya hanya dua orang. Bahkan ada yang satu orang, itupun merangkap sebagai kepala sekolah,’’ ungkapnya.

Ramli juga menjelaskan memperbanyak jumlah mapel dalam USBN di SD menjadi cermin bahwa pemerintah pusat tidak percaya kepada sekolah.

Sebaiknya urusan ujian akhir di SD dipasarahkan kepada guru di masing-masing sekolah.

Bagi Ramli pemerintah sejatinya tidak perlu menambah persoalan baru. Khusus untuk pendidikan jenjang SD, pemerintah pusat harusnya berfokus pada pemenuhan layanan dasar seperti dicukupinya jumlah guru PNS di seluruh unit SD.

’’Siapa guru yang akan mengajari siswa menghadapi USBN. Gurunya saja tidak ada,’’ paparnya.

Terkait mulai munculnya penolakan pelaksanaan USBN di jenjang SD untuk delapan mapel itu, belum ada tanggapan resmi dari Kemendikbud maupun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sebelumnya Ketua BSNP Bambang Suryadi mengatakan sampai saat ini mereka belum menggelar sosialisasi resmi terkait penambahan mapel USBN di SD dari tiga jadi delapan.