Usut Permainan Fredi Budiman, TPFG juga Temui John Kei di Nusakambangan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, tim yang telah terbentuk di kepolisian, BNN, dan TNI itu tidak perlu disatukan dalam satu wadah. Sebab, masing-masing lembaga punya aturan yang berbeda. Pemeriksaan internal di Polri, misalnya, dilakukan bagian propam. 

Sedangkan di TNI ada polisi militer. ”Tidak mungkin polisi militer memeriksa polisi kan. Dan, tidak mungkin propam memeriksa tentara,” ujarnya. 

Dia berharap perkara tersebut bisa segera selesai. Tim yang telah terbentuk bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan perintah presiden. Dengan begitu, ada keputusan hukum yang jelas terkait perkara tersebut. 

”Karena sikap presiden sudah jelas. Ingin segera diungkap kalau memang ada,” ungkap JK dengan nada tinggi. ”Kalau tidak ada bilang tidak ada, kalau ada bilang ada,” imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengungkapkan, tim independen yang dibentuk untuk mengungkap kesaksian Fredi sebaiknya melibatkan dua instansi lain. Yakni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ditjen Bea Cukai. ’’Minimal ada dua penyidik dua instansi itu yang dilibatkan,’’ ujar Agus.

Mengapa KPK? Sebab, kata Agus, di dalam pengungkapan yang disampaikan Fredi itu, ada unsur dugaan gratifikasi dan suap ke aparat. Dengan masuknya KPK, upaya mengungkapkan gratifikasi dan suap tersebut diharapkan lebih mudah. Apalagi jika suap itu melibatkan aparat non-TNI yang pasti masuk objek kewenangan penindakan KPK.

Terkait dengan Ditjen Bea dan Cukai, Agus menyebutkan, selama ini para mafia narkoba dalam transaksinya kerap menggunakan modus pembayaran impor barang. Padahal, transaksi tersebut diduga tidak berkaitan dengan impor barang, melainkan pembelian narkoba dalam jumlah besar di luar negeri.

Fakta itu juga yang tergambar dalam transaksi mencurigakan Rp 3,6 triliun yang datanya sudah dikirim PPATK ke BNN. Dalam transaksi mencurigakan tersebut, lanjut Agus, ada sejumlah nama yang memang diduga sebagai jaringan Fredi. ’