Usut Pungli di Bandung, Polisi Disarankan Periksa Sekda

jpnn.com - jpnn.com - Polda Jabar diminta memerika Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto terkait kasus dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan Kepala Dinas BPPT Dandan Riza Wardana. Sekda sebagai pejabat tertinggi di birokrasi dinilai mengetahui praktik haram ini.

"Apalagi Yossi Irianto merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bandung, dimana posisi BKPRD sangat strategis peranannya, termasuk di bidang perizinan," kata Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis Uchok Khadaffi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/2).

Uchok menilai kasus perizinan yang menyeret kepala dinas non aktif dan sejumlah pegawai di jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) banyak menyisakan pertanyaan.

Sistem pelayanan perizinan di Kota Bandung sudah dibuat dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik dengan prosedur yang ketat dan transparan.

SOP tersebut dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Meski demikian, masih saja ada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh oknum pejabat yang berwenang. Hal ini disebabkan karena mental birokrasi yang sudah terlalu bobrok sejak lama.

Nah jika dilihat dari kewenangan dalam proses perizinan sebagaimana diatur dalam Perwali 495/2015, Kepala DPMPTSP bukan satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan tunggal. Karena ada tahapan dan prosedur yang melibatkan banyak pihak yang terkait dalam menentukan keluar atau tidaknya surat izin.

Selain Kepala Bidang, Tim Teknis yang terdiri dari unsur SKPD justru memiliki kewenangan sangat besar dalam menentukan keluarnya izin.