Utang Menumpuk, Politikus Gerindra Sentil Sri Mulyani

jpnn.com - JPNN.com - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengaku prihatin melihat cara-cara pemerintah mengelola fiskal. Ia menilai pemerintah terkesan seperti kehilangan akal dalam menyehatkan keuangan negara selain dengan jalan menumpuk utang.

"Bukannya justru menyehatkan, cara-cara yang ditempuh pemerintah itu malah sedang menjerumuskan bangsa ini kepada ancaman guncangan keuangan. Kasarnya, pemerintah gali lubang untuk tutup lubang," kata Heri dalam pernyataan persnya, Jumat (30/12).

Heri menilai Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani kurang kredibel dalam mengelola fiskal tahun ini. Hampir setiap persoalan direspons dengan kebijakan menambah utang baru. Itu bisa dilihat dari SBN yang kian menggemuk dengan total sudah mencapai Rp 2.707,81 triliun. Sementara utang lainnya sebanyak Rp 731,98 triliun.

Gemuknya SBN untuk membiayai defisit menurutnya semakin memberi ancaman baru. Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (RAPBN 2017).

"Kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal," tegasnya.

Yang paling miris, lanjut politikus asal Jawa Barat ini, dari struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan (tradable), tren kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah cenderung meningkat. Pada 2011, porsi kepemilikan asing masih 30,5 persen, dan kemudian per September 2016 melonjak menjadi 39,2 persen, naik hampir 10 persen.

"Resikonya adalah adanya ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (sudden reversal) yang dapat berdampak sistemik, sehingga pasti menekan kestabilan perekonomian nasional.

Hal lain yang dinilai Heri lebih menyedihkan adalah pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 221,2 triliun pada tahun 2017. Artinya telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non Kementerian/Lembaga.