Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Makin Menguat

jpnn.com - MANADO – Wacana dibentuknya satu haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) makin hangat diperbincangkan berbagai pihak di seluruh Indonesia. Berbagai elemen masyarakat sepertinya terbagi dua, satu sisi ada yang mendukung dan pada sisi lainnya, banyak yang menyatakan perlu penelahaan lebih mendalam lagi.

Seperti diketahui sejak dihapuskannya GBHN pasca reformasi, Indonesia menerapkan model rencana pembangunan nasional yang disusun berdasarkan UU melalui Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan panjang berdasarkan visi dan misi presiden terpilih

Dengan model tersebut sebagian besar elemen masyarakat sangat mengkhawatirkan inkonsistensi rencana pembangunan nasional setiap kali presiden terpilih. Selain itu, dikhawatirkan terjadi ketidakselarasan rencana pembangunan antara pusat dan daerah. Hal-hal itulah yang sangat memperoleh perhatian serius masyarakat.

Dalam satu acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar Badan Pengkajian MPR Kelompok V MPR RI bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (5/3) melibatkan tiga narasumber utama, yakni dosen Fakultas Hukum Unsrat Lendy Siar, dosen Fakultas Hukum Unsrat Toar N. Palilingan, dan dosen FISIP Unsrat Agustinus B. Patty. FGD ini diikuti sekitar 50 peserta akademisi Unsrat dan beberapa akademisi dan pakar tata negara di Manado.

FGD membahas secara mendalam soal “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunam Nasional dengan Model GBHN'.

Beberapa anggota MPR yang menghadiri gelar acara tersebut sebagai komentator dan penerima aspirasi adalah  Pimpinan Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat (Fraksi Gerindra), Sukamta (Fraksi PKS MPR), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Muslim (Fraksi Demokrat MPR), dan Nurmawanti Dewi Bantilan dari kelompok DPD di MPR serta didampingi Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI Yana Indrawan.

Pada kesempatan tersebut, tiga akademisi yakni Lendy Siar, Toar N Palilingan dan Agustinus B Paty,  bergantian memaparkan pandangannya soal tema tersebut termasuk soal amandemen UUD 1945. 

Menurut Lendy Siar, tidak tabu bagi lembaga MPR RI sebagai perencana pembangunan nasional. Dalam perencanaan pembuatan rencana pembangunan atau haluan negara, Lendy memberi masukan harus ada koordinasi satu atap dalam segala bidang pembangunan nasional.  Seperti pembangunan nasional bidang hukum, maka harus ada koordinasi baik antara lembaga-lembaga bidang hukum yakni polisi, Jaksa, pengadilan.