Waduh..Bu Bupati Cantik Kena Interpelasi DPRD

Satib mengungkapkan, dirinya sebagai ketua partai tidak memiliki kapasitas menilai bupati menyalahi aturan atau tidak.

''Karena yang memiliki kapasitas anggota dewan,'' ucapnya. Karena itu, dia mempersilakan anggota fraksi menggunakan hak konstitusi tersebut.

Hal senada disampaikan Miftahul Ulum, ketua DPC PKB Jember. Menurut Ulum, interpelasi adalah hal biasa. ''Interpelasi terhadap bupati itu wajar saja. Tidak perlu lah ditafsirkan berlebihan,'' ucap Ulum.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya sudah memberikan instruksi kepada FKB DPRD Jember untuk bertanya kepada bupati secara formal karena cara informal sudah buntu.

''Hanya karena bertanya secara formal berupa interpelasi konsekuensinya ada kewajiban bagi bupati untuk menjawab,'' ujarnya.

Meski demikian, pihaknya masih berprasangka baik terhadap kebijakan Bupati Faida tersebut.

''Semoga memang keputusan mencopot sekretaris DPRD tanpa berkoordinasi dengan pimpinan dewan memiliki dasar hukum,'' ucap Ulum.

Di sisi lain, David Handoko Seto dari Fraksi Nasdem menyatakan, pihaknya tetap menganggap interpelasi belum perlu dilakukan.