Wakil Rakyat Blak-blakan Masalah Honorer jadi PPPK, Ini Rumit, Pak!

jpnn.com - JAKARTA –Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi pesimistis pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bisa tuntas Desember 2024.

Menurut politikus dari Partai NasDem itu, banyak masalah seputar rencana pengangkatan honorer jadi PPPK.

“Bicara PPPK, masalahnya banyak,” ujar Kamran saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah forum honorer, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6).

Hadir di RDPU tersebut, antara lain Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FHKN), Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ikatan Bidan Indonesia, hingga Forum Penyuluh Nusantara.

Rapat membahas pengangkatan honorer jadi PPPK itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

Pada RDPU tersebut, Kamran bicara mengenai pendataan honorer yang bermasalah. Hanya honorer yang sudah masuk database BKN, tetapi menurutnya pendataan diwarnai manipulasi.

Akibatnya, tidak sedikit honorer yang sudah lama mengabdi justru tidak masuk database BKN, sehingga tertutup peluangnya diangkat jadi PPPK.

“Ada kongkalikong, sehingga pedagang di pasar tiba-tiba jadi PPPK,” kata Kamran.