Wakil Rakyat Blak-blakan Masalah Honorer jadi PPPK, Ini Rumit, Pak!

“Jumlah honorer up and down, menjelang pilkada jumlah honorer bertambah,” cetusnya.

“Ini rumit, Pak. Selama pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja, masalah ini tidak akan selesai,” sambungnya.

Bahkan, Kamran terang-terangan menyatakan tidak setuju penghapusan honorer ditenggat Desember 2024.

Pasalnya, bakal sulit menyelesaikan masalah honorer selama pendataan masih belum klir. Padahal, keberadaan honorer menurut Kamran masih sangat dibutuhkan.

Dia mengatakan bahwa di beberapa daerah peran honorer justru lebih menonjol dibanding PNS.

“Tidak seluruh PNS bisa kerja, justru honorer yang bekerja,” kata Kamran.

Pernyataan Kamran senada dengan rekannya di Komisi II DPR, Guspardi Gaus.

Saat RDPU tersebut, Guspardi Gaus menyebut ada dua pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah terkait pengangkatan non ASN atau honorer jadi PPPK.