Wako Tersangka, Dewan Jangan Diam Saja

Kamis, 16 Juni 2011 – 02:27 WIB

Dia mengingatkan, semua kalangan, terutama para anggota DPRD Medan, tidak boleh meremehkan perkara ini. Jika akumulasi kekesalan rakyat sudah menggumpal, bukan tidak mungkin terjadi aksi massa rakyat untuk menggulingkan walikota. Jeiry memberi contoh kasus di Kabupaten Kampar, Riau, beberapa tahun lalu, dimana rakyat secara spontan tanpa ada yang menggerakkan, mampu melengserkan Bupati Kampar saat itu, Jefry Noor.

Karenanya, daripada rakyat yang bergerak di jalanan, lebih baik didorong agar proses hukum berjalan secara fair. "Nah, mestinya DPRD berpikir seperti itu. Tak perlu harus membuat Pansus. Cukup misalnya mengkaji data-data yang ada. Begitu yakin walikota memang terlibat, langsung dorong aparat hukum cepat memprosesnya. Ini biar cepat klir. Jangan rakyat Medan tak terurus, ya lagi-lagi karena walikotanya bermasalah," bebernya.

Seperti diketahui, Rahudman yang tersandung kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel sewaktu menjabat Sekda di sana.  Dalam perkara ini, Amrin Siregar, pemegang kas daerah Setda Tapsel, telah disidangkan dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Lantaran sudah menyandang label sebagai tersangka, Walikota Medan Rahudman Harahap tidak mungkin bisa serius menjalankan fungsinya sebagai

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News