Walikota Protes KPK dan BPK

Terkait Masalah 'Fee' dari BPD

Selasa, 26 Januari 2010 – 19:38 WIB

Wakil Walikota Jambi, M Sum Indra, mengaku turut prihatin atas aturan yang berbeda tersebut. Apalagi katanya, lantaran sudah ada korbannya di Jawa Barat. "Kami sudah sepakat (untuk) meminta penegasan dari pusat. Jangan sampai kepala daerah dipenjara gara-gara kebijakan yang berbeda di pusat. Jadi, siapa yang harus kami dengarkan?" tukasnya. (gus/jpnn)

JAKARTA - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa fee (honor) bagi kepala daerah atas jabatannya sebagai dewan pembina di Bank Pembangunan

• First «
• Prev
• 1
• 2