Waspada Benificial Owner, Kejahatan Keuangan yang Bisa Merugikan Nasabah

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu (administrasi), tapi gara-gara faktor-faktor yang tidak jelas,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Pujiyono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Indonesia menilai dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Jika tidak, akan berujung pada preseden buruk.

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan,” ujarnya.

Pujiyono menilai, OJK sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life.

Lalu, bagaimana solusi dari kasus Kresna Life yang masih bergulir di meja hijau?

Menurut Pujiyono, poin pentingnya adalah keberanian aparat hukum yang diawali dari OJK.

“Keputusan PTUN sebagian besar dalam eksekusinya bisa disiasati. Banyak putusan PTUN yang menang di atas kertas. Tinggal bagaimana keberanian tim hukum OJK,” kata Pujiyono. (ddy/jpnn)