Webinar Internasional Penyaluran Bansos Selama Pandemi: Belajar dari Indonesia

Di antara upaya itu adalah meningkatkan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas jangkauan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Sembako.

Melalui bantuan Presiden (banpres) sebagai wujud nyata kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga, mendistribusikan bansos tunai bagi masyarakat di luar wilayah Jabodetabek.

“Mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program," ungkap Andi Dulung.

Selain Andi Dulung, kepala Biro Perencanaan dan Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kemensos yang hadir di forum itu menyampaikan program jaring pengaman sosial sebagai respon atas pandemi Covid-19, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Seiring waktu, pemerintah memastikan program berjalan efektif dan efisien. Ke depan, diperlukan pengembangan mekanisme penargetan yang efektif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas utama untuk menghasilkan data kesejahteraan sosial yang valid, terintegrasi, inklusif dan terpilah.

Perlu berkoordinasi yang erat dengan K/L dan Pemda untuk mengelola BST dan skema jaring pengaman sosial sangat diperlukan terlebih untuk mendorong pemda supaya aktif dalam memperbarui DTKS secara berkala.

Sebagai upaya memperluas sistem perlindungan sosial dan menjadikan sistem tersebut lebih responsif terhadap krisis di masa mendatang akan menjadi komponen penting dalam respon selama masa pemulihan setelah pandemi.

Indonesia telah menetapkan platform perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk tahun 2019 – 2024.