Berita Hukum Tata Negara terbaru hari ini - Page 2

Berita Hukum Tata Negara terbaru hari ini - Page 2, APHTN-HAN Dorong Pengesahan RPP Pemda Berbasis Data Desa Presisi. Pakar Hukum Tata Negara: Perkembangan...

APHTN-HAN Dorong Pengesahan RPP Pemda Berbasis Data Desa Presisi

Pakar Hukum Tata Negara: Perkembangan Demokrasi dan Konstitusi Menjauh dari Pancasila

Begini Kata Pakar soal PPHN Tak Pantas Diterapkan di Indonesia

Fahri Bachmid Ditunjuk Jadi Direktur Eksekutif Pakem UMI, Selamat

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Saiful Anam: Ada Pihak-pihak yang Merasa Diuntungkan

Jimly Asshiddiqie Ungkap Urgensi UU IKN

Margarito Yakin Uji Materi Presidential Threshold Tak Akan Diterima

Respons Margarito Kamis Perihal Permohonan Judicial Review PT Nol Persen

Pakar Hukum: Pernyataan Hillary Pintu Masuk Mendorong RUU Kepresidenan

Pakar Hukum Merespons Pernyataan Hillary Soal Kedudukan DPR dan Presiden Setara

Pakar Hukum: Pernyataan Hillary Tidak Ada yang Aneh Dalam Pandangan Konstitusi

FPG MPR Gelar Diskusi Publik, Bahas Status Hukum TAP MPRS

Presiden Jokowi dan Yusril Bertemu Bahas Hal Penting

Ahli Sebut KLB Demokrat Sudah Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Langkah Yusril Dapat Menimbulkan Kekacauan Hukum? Fahri Bilang Begini

Warning dari Pakar Buat Jokowi Soal Calon Anggota BPK Bermasalah

Menurut Fahri Bachmid, Amendemen UUD Tak Bisa Serampangan

Pakar Hukum Tata Negara Mengkritik Surat ICW ke Kapolri

Mahfud MD Melepaskan Salah Satu Jabatannya

Respons Ahli Hukum Budiyono Terkait Pengesahan RUU Cipta Kerja

Tiga Pakar Hukum Sepakat Pelanggaran SOP Bank Swadesi Bukan Pidana

# TAG # HUKUM TATA NEGARA

APHTN-HAN Dorong Pengesahan RPP Pemda Berbasis Data Desa Presisi

Pakar Hukum Tata Negara: Perkembangan Demokrasi dan Konstitusi Menjauh dari Pancasila

Begini Kata Pakar soal PPHN Tak Pantas Diterapkan di Indonesia

Fahri Bachmid Ditunjuk Jadi Direktur Eksekutif Pakem UMI, Selamat

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Saiful Anam: Ada Pihak-pihak yang Merasa Diuntungkan

Jimly Asshiddiqie Ungkap Urgensi UU IKN

Margarito Yakin Uji Materi Presidential Threshold Tak Akan Diterima

Respons Margarito Kamis Perihal Permohonan Judicial Review PT Nol Persen

Pakar Hukum: Pernyataan Hillary Pintu Masuk Mendorong RUU Kepresidenan

Pakar Hukum Merespons Pernyataan Hillary Soal Kedudukan DPR dan Presiden Setara

Pakar Hukum: Pernyataan Hillary Tidak Ada yang Aneh Dalam Pandangan Konstitusi

FPG MPR Gelar Diskusi Publik, Bahas Status Hukum TAP MPRS

Presiden Jokowi dan Yusril Bertemu Bahas Hal Penting

Ahli Sebut KLB Demokrat Sudah Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Langkah Yusril Dapat Menimbulkan Kekacauan Hukum? Fahri Bilang Begini

Warning dari Pakar Buat Jokowi Soal Calon Anggota BPK Bermasalah

Menurut Fahri Bachmid, Amendemen UUD Tak Bisa Serampangan

Pakar Hukum Tata Negara Mengkritik Surat ICW ke Kapolri

Mahfud MD Melepaskan Salah Satu Jabatannya

Respons Ahli Hukum Budiyono Terkait Pengesahan RUU Cipta Kerja

Tiga Pakar Hukum Sepakat Pelanggaran SOP Bank Swadesi Bukan Pidana