Sebuah aturan untuk melindungi sopir kendaraan berbasis aplikasi dan pengantar makanan bidang ekonomi gig sedang dibahas di negara bagian Victoria, Australia.
Aturan baru ini tetap dipertimbangkan walaupun negara bagian tersebut kalah kuat dengan hukum hubungan industri Australia.
Kajian kegiatan ekonomi gig di Victoria juga menunjukkan bahwa pengantar makanan memiliki hak yang terbatas sebagai pekerja.
Misalnya, karena dianggap sebagai kontraktor mandiri yang tidak terikat pada perusahaan, mereka tidak dapat mengakses dana pensiun, kompensasi bila menghadapi masalah, ataupun hak cuti sakit.
BACA JUGA: Korban Tewas Bertambah Seiring Peningkatan Konflik Palestina-Israel
Namun kajian pemerintah setempat mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19, pekerjaan di bidang ekonomi gig terhitung penting karena cukup menghasilkan.
Masalah besar yang namun dihadapi mereka adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan yang mempekerjakan mereka.
BACA JUGA: Pengalaman Warga Indonesia Mengurus Pemakaman Anggota Keluarganya di Australia
Waktu kerja panjang, haknya sedikitSalah seorang pekerja ekonomi gig yang mengalaminya adalah Win.
Dia sudah bekerja sebagai pengantar barang atau makanan di Melbourne selama dua tahun.
Setiap harinya, Win bekerja dari tengah hari sampai jam 10 malam, setiap harinya dalam seminggu.
Dia mengatakan tidak keberatan bekerja dengan jam kerja panjang namun ingin mendapatkan perlindungan lebih baik, misalnya bila dia mengalami kecelakaan sepeda motor.
"Saya selalu merasa aman namun kadang ketika hujan saya agak sedikit khawatir," katanya.
Dalam pidato anggaran yang akan disampaikan minggu depan, Menteri Keuangan negara bagian Victoria Tim Pallas mengatakan akan mengalokasikan dana A$5 juta (sekitar Rp50 miliar) sebagai jawaban atas 20 rekomendasi yang disampaikan oleh tim kajian baru-baru ini, termasuk mengembangkan standar kondisi yang baik untuk para pekerja.
Pemerintah juga mendesak perusahaan yang mempekerjakan untuk lebih terbuka dan menciptakan standar yang bisa diketahui bersama.
Pemerintah Victoria juga akan membentuk badan baru untuk mengurus pekerja ekonomi gig agar dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja lepasan tersebut.
Perusahaan yang bergerak dalam bisnis pengantaran makanan dan minuman online, Menulog sudah mengumumkan melakukan model baru di mana pekerja mereka bisa mendapatkan hak lebih banyak.
UU Hubungan Perindustrian menyangkut pekerja di Australia diatur oleh pemerintah pusat di Canberra, bukan negara bagian.
"Akan lebih baik bila pemerintah pusat melakukan reformasi terhadap hukum secara nasional," kata Tim Pallas.
"Namun kita tidak bisa begitu saja diam dan menunggu tindakan pemerintah pusat."
Pemimpin partai oposisi di Victoria Michael O'Brien mengatakan bahwa sebaiknya Fair Work Commision dibiarkan untuk menentukan bagaimana status pekerja di bidang ekonomi gig karena bukan tugas pemerintah negara bagian untuk menciptakan aturan baru.
"Aturan itu harus adil bagi pekerja dan juga adil bagi bisnis," kata O'Brien.
"Apakah mereka [pemeritahan Daniel Andrews] akan menjalankan sistem sendiri dan membuat sesuatu untuk pekerja di Victoria." Kontraktor lebih suka dengan keluwesan
Perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi gig' mengatakan masa 'lockdown' tahun lalu menunjukkan betapa pentingnya kehadiran perusahaan seperti mereka bagi bisnis lain dan juga pelanggan, sementara mereka juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19.
Juru bicara bagi perusahaan pengantar makanan online Deliveroo mengatakan sebagian besar pekerja pengantar makanan "menyukainya karena mereka bisa memilih kapan dan k emana mereka mau bekerja dan berapa lama".
"Kami terus memberikan kontribusi berharga bagi perekonomian Victoria dan agar bisa tetap bersaing, semangat kewiraswastaan harus didorong dan didukung," katanya.
Juru bicara Menteri Hubungan Perindustrian di tingkat Federal Michaella Cash mengatakan bahwa ekonomi gig memberikan kesempatan karena orang bisa bekerja dengan fleksibel, demikian juga perusahaan yang beroperasi.
"Pekerja lepasan ini senang dengan fleksibilitas dan kebebasan dari pekerjaan yang ada," katanya.
Pemerintah pusat Australia mengatakan terus memantau perkembangan mengenai ekonomi gig di seluruh negara bagian.
"Pemerintah negara bagian bertanggung jawab dalam mengatur aspek ekonomi gig, khususnya dalam masalah kesehatan dan keamanan pekerja," katanya.
"Pemerintah percaya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh negara bagian lewat pendidikan, kepatuhan dan penerapan aturan hukum dan kesehatan."
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari artikel ABC News
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Kemungkinan Buka Perbatasan Internasional Mulai Pertengahan 2022