Agar Kasus Gayus Tuntas, Wapres Jangan Libatkan Satgas

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak memerintahkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) mendampingi Wapres Boediono dalam mengawasi proses penyelesaian kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan yang kini .

"Dalam konteks instruksi presiden (Inpres) terhadap Wakil Presiden Boediono untuk melakukan monitoring terhadap proses penyelesaian kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Partai Golkar meminta Presiden SBY untuk tidak melibatkan Satgas PMH," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, di ruang rapat Fraksi Golkar, gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (21/1).

Alasan Golkar agar Satgas PMH tidak dilibatkan dalam monitoring kasus Gayus, lanjut Idrus, karena Golkar meyakini keberadaan Satgas PMH justru akan membuat kerja Wapres tidak efektif. "Kalau Satgas PMH ada di situ, pasti kerja wakil presiden tidak efektif bahkan akan semakin memperkeruh persoalan, karena faktanya Satgas dalam kasus ini justeru menimbulkan masalah baru," kata Idrus Marham.

Apabila desakan Golkar ini tidak diindahkan, sangat besar kemungkinan pada akhirnya Satgas PMH akan merongrong kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri dan memunculkan ketidakpastian hukum yang pasti berdampak pada bidang kehidupan lainnya, khususnya bidang ekonomi baik nasional maupun internasional.