Aktivasi Hak Politik TNI Dikhawatirkan untuk Bela Penguasa

Selasa, 22 Juni 2010 – 16:47 WIB

Selain menuntut profesionalitas TNI, Arbi Sanit juga mengkritisi sikap partai politik (parpol) berkuasa yang dia cermati sering 'merayu' tentara untuk tidak netral dalam pemilu hingga sendi-sendi demokrasi hilang. "Jadi ada dua hal besar yang harus dibenahi terlebih dahulu, pertama profesionalitas TNI dan profesionalitas parpol. Dua-duanya harus diperbaiki secara bersamaan," kata Arbi.

Arbi Sanit menyarankan jika pemerintah dan partai politik belum siap, wacana pemulihan hak-hak politik TNI dalam pemilu sebaiknya ditunda saja. "Kalau dipaksakan pada akhirnya tentu akan menimbulkan problem baru lagi bagi bangsa dan negara ini," saran Arbi Sanit.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo. "Bangsa ini sebaiknya memberikan waktu bagi TNI untuk menyelesaikan reformasi internal di tubuhnya secara menyeluruh. Wacana tersebut diatas, jelas akan mempengaruhi tatanan reformasi yang saat ini berproses di TNI," ungkap Ganjar Pranowo.

Menurut aktifis GMNI ini, reformasi yang mulai dilakukan sejak TNI dipisahkan dengan Polri pada tahun 1999 saat ini hasilnya bisa dilihat sedang menuju perbaikan yang luar biasa. "Kalau belum siap, TNI yang bekerja berdasarkan rantai komando jangan dipaksa untuk berdemokrasi di ranah politik. Ini akan menimbulkan kontradiksi yang luar biasa di internal TNI yang tengah memperbaiki diri," tegas Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada itu.