Anak Buah Anies Minta Anggaran Besar, DPRD Tunggu Masukan Warga soal Pembenahan RW Kumuh

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menunggu masukan masyarakat Jakarta terkait dengan anggaran pembenahan RW kumuh yang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bernama kegiatan Community Action Plan (CAP) serta Collaborative Implementation Plan (CIP).

CAP adalah sebagai kajian dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem CIP.

"Ini di Dinas Perumahan, CAP dan CIP belum selesai, saya masih menunggu masukan dari Warga Jakarta soal ini, idealnya berapa sih," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu.

Ida juga mempertanyakan anggaran konsultan dalam kegiatan CAP yang senilai hampir Rp 600 juta (Rp 556 juta) untuk satu RW yang disebutnya bisa melibatkan perguruan tinggi.

"Idealnya berapa sih, apakah iya mesti Rp 600 juta kita per RW? Misalnya oh ini ada satu perguruan tinggi tidak perlu satu RW Rp 600 juta, tapi cukup tenaga ahli enam jenis ini, anggaran satu wilayah cukup Rp 1 miliar," katanya.

Anggaran konsultan tersebut, kata Ida, selain akan dianggarkan pada 2020 mendatang, juga sudah dianggarkan pada 2019 ini.

Hasil dari kajian 2019 itu, tambah Ida, pada 2020 ada anggaran hasil kajian tersebut dengan nilai sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar untuk satu RW.

"Ada anggarannya diusulkan sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar untuk satu RW. Saya pikir kalau segitu satu RW, dengan rencana sampai 2020, untuk 200 RW berapa," ucapnya.