Andi Akmal Soroti Pelaksanaan 6T Terkait Pupuk Bersubsidi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengatakan keberhasilan pelaksanaan pupuk bersubsidi yang begitu besar pada alokasi APBN akan sangat tergantung efektivitas implementasi 6T yang telah umum pada peran Pupuk Indonesia. 6T ini adalah Tepat Mutu, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Harga.

Akmal menyebut, semua lini mulai dari pabrik, unit pengolahan, gudang produsen pupuk, gudang distributor, gudang pengecer hingga ke end user yakni petani menjadi rantai utama penyaluran pupuk subsidi. Dengan memastikan baiknya setiap lini pupuk hingga ke petani akan menjadi efektif dan efisiennya proses pelaksanaan distribusi pupuk.

“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, sejauhmana 6T ini terlaksana. Mengingat hingga saat ini banyak yang mengatakan pupuk subsidi belum efektif padahal anggarannya melebihi APBN Kementerian Pertanian itu sendiri," tutur Akmal dalam keterangan tertulis pada Selasa (19/1/2021).

Politikus PKS ini menjelaskan ketika melihat paparan kementerian pertanian yang menunjukkan biaya produksi padi di Indonesia cukup tinggi di banding vietnam dan thailand. Untuk menghasilkan padi satu Kg, di Indonesia biaya produksinya mencapai Rp 4.552.

Sedangkan di Vietnam hanya Rp1.551,6   dan di Thailand Rp 2.737,9. Padahal, biaya pupuk sendiri relatif kecil untuk Indonesia yakni Rp.289,8 untuk biaya produksi gabah per Kg.

“Pemerintah mengklaim biaya produksi padi akibat tingginya sewa lahan dan biaya pekerja. Tapi yang terlihat di lapangan  adalah, kesejahteraan keluarga petani tidak kunjung membak 10 tahun terakhir," urai Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, evaluasi mendalam setiap kebijakan pangan dan pertanian ini akan menjadi penting terutama pada pelaksanaan programnya. Negara ini akan menuju lebih baik manakala setiap rupiah uang negara dapat tersalur pada program kerakyatan tanpa ada kebocoran.

Akmal menambahkan hingga saat ini, besarnya pupuk subsidi berkorelasi positif pada kenaikan produksi pangan nasional. Namun besarnya untuk menghentikan prilaku impor masih jauh dari harapan. Setiap tahun Indonesia selalu impor beras meskipun ada klaim dari pemertintah sendiri bahwa produksi nasional dinyatakan cukup.