Anies Sebut Politik Identitas tidak Terhindari, Pengamat: Masyarakat Harus Hindari

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan kepada para kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden secara konsisten menolak politik identitas pada saat Pilpres 2024.

"Menurut saya para kandidat itu sendiri bersama-sama menolaknya supaya itu nggak berkembang. Tapi ketika para kandidat itu membiarkan, ya sama saja, dia bagian dari politik identitas yang tidak sesuai dengan Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika," ujar Emrus saat dihubungi, Jumat (24/3).

Emrus menegaskan jangan sampai polarisasi kembali terjadi seperti pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang lalu, yang membuat masyarakat terbelah karena politik identitas.

Soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan bahwa politik identitas tidak bisa dihindari dalam kontestasi politik, menurutnya kemungkinan itu bisa saja terjadi.

"Kalau muncul dari perspektif yang positif boleh, tapi jika muncul dari perspektif negatif bisa saja. Misalnya, dari keturunan A, keturunan yang minoritas di negara ini, bisa saja diangkat itu. Itu tidak baik, nggak boleh," kata Emrus.

Emrus menegaskan sebaiknya para kandidat maupun bakal calon nantinya lebih mengedepankan program dan gagasan dalam kontes politik.

Selain itu, Emrus berpendapat bahwa politik identitas kemungkinan dapat dimunculkan oleh sekelompok masyarakat yang berada di luar lingkaran kandidat calon, partai politik, maupun dari para tim sukses.

"Tapi apakah akan muncul eksklusivitas tadi, politik identitas yang sempit? saya berhipotesa itu akan muncul, tapi yang akan menggelorakan itu nanti bisa saja sekelompok masyarakat atau aktor politik yang tidak berada pada tim sukses resmi, yang bukan dari para kandidat calon, tidak partai politik," katanya.